Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

By Admin August 3, 2019

KEGUNAAN KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA (KLU)

Kode KLU dipergunakan untuk : (Pasal I angka 1 KEP-321/PJ/2012)

Penatausahaan data Wajib Pajak, seperti data Kelompok Kegiatan Ekonomi Wajib Pajak dalam Master File Wajib Pajak dan Kelompok Kegiatan Ekonomi pada Surat Pemberitahuan;
Dasar penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Netto;
Keperluan lainnya.

STRUKTUR KODE KLU (Lampiran I KEP-321/PJ/2012)

1. KLU menggunakan kode angka sebanyak 5 (lima) digit, dan satu digit berupa kode alfabet yang disebut kategori. Kode alfabet bukan merupakan bagian dari kode KLU, tetapi kode alfabet ini dicantumkan dengan maksud untuk memudahkan di dalam penyusunan tabulasi sektor atau lapangan usaha utama.
  - Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak terdiri dari 5 (lima) digit yang menunjukkan Golongan Pokok, Golongan, Subgolongan dan Kelompok Kegiatan Ekonomi dengan struktur sebagai berikut:

x	–	–	–	–	=	Kode Golongan Pokok, adalah dua digit pertama dari KLU
x	x	x	–	–	=	Kode Golongan, adalah tiga digit pertama dari KLU
x	x	x	x	–	=	Kode Subgolongan, adalah empat digit pertama dari KLU
x	x	x	x	x	=	Kode Kelompok , terdiri atas lima digit dan berfungsi sebagai kode KLU Wajib Pajak

Struktur dan pemberian kode untuk KLU adalah seperti berikut:

Kategori, menunjukkan garis pokok penggolongan kegiatan ekonomi. Penggolongan ini diberi kode satu digit kode alfabet. Dalam KLU, seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia digolongkan menjadi 21 kategori. Kategori – kategori tersebut diberi kode huruf dari A sampai dengan U.
Golongan Pokok, merupakan uraian lebih lanjut dari kategori. Setiap kategori diuraikan menjadi satu atau beberapa golongan pokok (sebanyak-banyaknya 5 golongan pokok, kecuali industri pengolahan) menurut sifat masing-masing golongan pokok. Setiap golongan pokok diberi kode dua digit angka.
Golongan, merupakan uraian lebih lanjut dari golongan pokok. Kode golongan terdiri dari tiga digit angka yaitu dua digit angka pertama menunjukkan golongan pokok yang berkaitan dan satu digit angka terakhir menunjukkan kegiatan ekonomi dari setiap golongan bersangkutan. Setiap golongan pokok dapat diuraikan menjadi sebanyak-banyaknya sembilan golongan.
Subgolongan, merupakan uraian lebih lanjut dari golongan. Kode subgolongan terdiri dari empat digit, yaitu kode tiga digit angka pertama menunjukkan golongan yang berkaitan, dan satu digit angka terakhir menunjukkan kegiatan ekonomi dari subgolongan bersangkutan. Setiap golongan dapat diuraikan lebih lanjut menjadi sebanyak-banyaknya sembilan subgolongan.
Kelompok, dimaksudkan untuk memilah lebih lanjut kegiatan yang tercakup dalam suatu subgolongan, menjadi beberapa kegiatan yang lebih homogen.

PERBANDINGAN KLU WP 2003 DENGAN KLU 2012 (Lampiran I KEP-321/PJ/2012)

KLU 2012			KLU 2003
Kategori	Judul Kategori	Golongan Pokok	Kategori	Judul Kategori	Golongan Pokok
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	01 s.d 03	A	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	01 dan 02
			B	Perikanan	5
B	Pertambangan dan Penggalian	05 s.d 09	C	Pertambangan dan Penggalian	10 s/d 14
C	Industri Pengolahan	10 s.d. 33	D	Industri Pengolahan	15 s/d 37
D	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	35	E	Listrik , Gas dan Air	40 dan 41
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	36 s.d. 39
F	Konstruksi	41 s.d. 43	F	Konstruksi	45
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	45 s.d. 47	G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, Sepeda Motor, serta Barang-Barang Keperluan Pribadi dan Rumah Tangga	50 s/d 54
H	Transportasi dan Pergudangan	49 s.d. 53	I	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	60 s/d 64
I	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	55 dan 56	H	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	55
J	Informasi dan Komunikasi	58 s.d. 63
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	64 s.d. 66	J	Perantara Keuangan	64 s/d 67
L	Real Estat	68	K	Real Estat, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	70 s/d 74
M	Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	69 s.d. 75
N	Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	77 s.d. 82
O	Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	84	L	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	75
P	Jasa Pendidikan	85	M	Jasa Pendidikan	80
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	86 s.d. 88	N	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	85
R	Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi		O	asa Kemasyarakatan, Sosial, dan Kegiatan Lainnya	90 s/d 93
S	Kegiatan Jasa Lainnya
T	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan		P	Jasa Perorangan	95
U	Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	99	Q	Badan Internasioanal, dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	99
			X	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	0

KETENTUAN TERKAIT

- KEP-321/PJ/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-233/PJ/2012 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Recent Posts

Kontak Kami